Diskusi Publik FMPI
Klikwarta.com, Jawa Barat - Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) pada 23 Oktober 2019, pukul 15.30 - 17.30 WlB, di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jl. Prof. Selo Soemarjan, Depok, Jawa Barat, melaksanakan Diskusi Publik dengan tema “Upaya Mewujudkan Perdamaian di Bumi Cendrawasih, Hindarkan Masyarakat dari Tindakan Provokasi dan Hoax”.
Kegiatan dihadiri 60 orang dari elemen mahasiswa dan pemuda. Bertindak selaku narasumber yaitu : Yan Mandenas (Anggota DPR dari Dapil Papua), Tommi Tirtawiguna (Kominfo RI), dan Arland Suruan (Pemerhati Masalah Papua).
Yan Mandenas, mengatakan bahwa dulu hanya ada 2 kelompok di Papua, yaitu Pro NKRI dan pro kemerdekaan. Sekarang setelah ada otsus, ditambah kelompok pro otsus dan pro pemekaran. OAP harus disatukan dulu sebelum bicara lain-lainnya. Ada 7 wilayah adat di Papua. Harus ada tokoh yg bisa mempersatukan dan diterima oleh semua masyarakat. Menarik simpati masyarakat Papua tidak mudah. Kalau sudah ada kata sepakat, lebih mudah menyatukannya.
Lanjutnya, sekarang ada isu tidak ada menteri dari Papua. Kenapa sekarang baru tanya? Kemarin-kemarin ketika Presiden sedang mengfodok calon menteri, OAP hanya sibuk referendum sibuk pemekaran, tidak ada yang minta Orang Papua jadi menteri.
"Permasalahan Papua kemarin yang terjadi adalah, ada bibit-bibit masalah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga dimanfaatkan oleh provokator untuk memanfaatkan momentum dan mengacaukannya", ujarnya.
Sambungnya, Pemerintah Pusat tidak kurang apapun dalam pembangunan di Papua. Sangat berlebih dana otsus untuk Papua. Hanya diperlukan pendampingan terhadap pemda Papua, agar perangkat-perangkat daerah dapat maksimal menjalankan roda pemerintahan. Pengelolaan anggaran saat ini ada indikasi tidak tepat, bahkan termasuk BPKnya. BPK selalu WTP, tetapi faktanya banyak kebocoran. Ini harus diluruskan, audit dana otonomi khusus harus dilakukan agar ke depan ada transparansi pengelolaan dana.
Sementara Arland Suruan mengatakan berbagai tantangan terjadi pada pembangunana Papua, contohnya ketika di Freeport ada peraturan bagaimana makan pinang di tempat-tempat yang tidak dilarang. Sementara, hampir semua orang Papua makan pinang.
Berbagai komunitas di tanah Papua yaitu masyarakat lokal papua, masyarakat Indonesia, Pemda dan Pemri, DPR RI, DPRP, MRP, DAP, dan DPRD, perguruan tinggi dan Swasta, komunitas bola, tari, seni budaya, serta stakeholder lainnya. Semua komunitas-komunitas ini yang perlu digandeng untuk menangkal hoax.
"Kenapa terjadi hoax, karena pengetahuan dan pemahaman teknologi pengguna hp masih rendah untuk membedakan berita yg benar dan tidak. Ada orang yang ingin menjadi pohak hg diapresiasi atau di recognize sebagai pengirim pertama. Saat ini yang muncul adalah isu menteri dari Papua, banyak bc maupun wa blast yang dikirim. Hati-hati provokasi", tegasnya.
Dikatakannya, cara untuk menangkal hoax salah satunya adalah etika bermedsos. Ketika baca wa, jangan langsung share/blast, tapi baca dan pahami dulu, kalau bertentangan dengan fakta, jangan disebar.
Di sisi lain Tommi mengatakan, semakin cepat informasi beredar, semakin banyak hal-hal yang dapat mengundang emosi. Hoax adalah berita bohong yang sengaja disebarkan, yang disebarkan untuk mempengaruhi emosi orang.
"Saat ini era post truth, dimana berita yang bener sudah tidak terlalu penting lagi, yang penting adalah yg disukai. Terkadang, berita bohong yang disebar dan dibahas terus menerus, dapat dianggap berita benar. Ini lah yang paling bahaya", tandasnya. (Ad)
