Pemprov Kepri Bagikan Bibit Cabai Gratis
Klikwarta.com, Kepri - Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, S.Hut mengatakan, bahwa rencana penataan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Tanjungpinang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Zulhidayat juga menyatakan penataan RT dan RW tidak hanya terfokus pada pengurangan jumlah RT, tapi malah justru sangat memungkinkan adanya pemekaran RT. Pengurangan dan pemekaran RT, sebut Zulhidayat, tergantung pada hasil mitigasi yang telah mulai dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
“Jika hasil mitigasi yang dilakukan oleh tim menemukan kondisi perlu dilakukan pemekaran terhadap suatu RT tertentu, seperti karena jumlah kepala keluarga di dalamnya terlalu banyak, tentu dilakukan pemekaran RT. Jadi tidak tepat jika dikatakan penataan RT dan RW hanya dilakukan melalui pengurangan jumlah RT,” kata Zulhidayat, Jumat (18/7).
Sejauh ini, lanjut Zulhidayat, belum ada pengurangan terhadap jumlah RT dan RW di Tanjungpinang. Sebab baik pengurangan atau sebaliknya pemekaran, tergantung pada situasi, kondisi, dan indikator tertentu yang juga didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan aparatur. Pernyataan Zulhidayat sekaligus menjawab kritikan yang disampaikan oleh sejumlah pihak, yang mengatakan rencana penataan RT dan RW akan menimbulkan gangguan terhadap layanan pemerintahan.
Indikator yang digunakan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rencana penataan RT dan RW, jelas Sekda, adalah jumlah kepala keluarga dalam satu RT, proyeksi penambahan jumlah penduduk dan perpindahan penduduk antar wilayah yang juga harus dipertimbangkan. Bahkan pembangunan suatu kawasan perumahan, juga turut menjadi bahan pertimbangan penataan RT dan RW.
Zulhidayat menyampaikan fakta dan data mengenai adanya satu RT yang hanya memiliki 4 kepala keluarga, dan 17 kepala keluarga di wilayah Kelurahan Tanjungpinang Timur. Sementara di wilayah RT lain di sebuah perumahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdapat satu RT yang memiliki jumlah kepala keluarga sampai 800, dan lebih dari 1000 kepala keluarga.
Mengenai proses perubahan KTP dan kartu keluarga bagi penduduk yang mungkin akan terdampak dalam penataan, juga telah diperhitungkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hasil penataan RT dan RW nantinya akan dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil penataan.
“Kita masih melakukan proses terkait penataan RT dan RW. Dan penataan itu justru ditujukan untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif. Penataan lembaga kemasyarakatan RT dan RW ini, nantinya juga akan lebih meningkatkan fungsi RW. Tidak hanya pengurangan jumlah RT melalui penggabungan RT yang dinilai tidak efektif, tapi bisa jadi ada pemekaran terhadap suatu RT yang dinilai harus dimekarkan. Mengenai urusan adminduknya, juga bukan merupakan sesuatu yang sukar,” terang Zulhidayat.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggencarkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui Program Penyerahan Bantuan Bibit Cabai Gratis.
Peluncuran program ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad bersama Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar di Balai Benih Induk Provinsi Kepri, Kamis (17/7/2025).Sebanyak 45.000 bibit cabai dipasarkan dalam program ini, yang terbagi untuk tiga wilayah: Kabupaten Bintan sebanyak 20.000 bibit, Kota Tanjungpinang 20.000 bibit, dan Kota Batam sebanyak 5.000 bibit.
Distribusi dilakukan secara serentak di tiga titik, yakni UPTD Balai Benih Induk untuk Bintan, Jalan Jatayu untuk Tanjungpinang dan di Batam.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri Rika Azmi dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam cabai sendiri.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, mengingat cabai merupakan salah satu komoditas yang berperan besar dalam menyebarkan harga kebutuhan pokok.
“Setiap warga akan menerima 20 bibit cabai, cukup dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan wadah untuk membawa bibitnya,” jelas Rika.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan cabai di Kepri saat ini mencapai sekitar 1.100 ton per bulan, sementara produksi lokal hanya mencapai 850 ton.
Artinya, terdapat kekurangan sekitar 350 ton per bulan yang selama ini ditutup melalui pasokan dari luar daerah seperti Medan, Palu, NTB, hingga Jawa Barat, terangnya.
Ketahanan Pangan dan Stabilitas InflasiDalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari upaya strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan angka inflasi melalui pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita bicara skala nasional, ini adalah bagian dari program ketahanan pangan prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” kata Ansar.
Program ini, lanjut Ansar, juga bagian dari upaya menjaga stabilitas inflasi di daerah mengingat cabai adalah kebutuhan harian.
“Jika pasokannya kurang, harga naik, inflasi ikut melonjak,” tambah Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pasokan cabai dari luar daerah tidak dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, Pemprov Kepri mendorong peningkatan produksi lokal, termasuk melalui gerakan penanaman di pekarangan rumah oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh petani.
“Kalau kita bisa berproduksi sendiri, kenapa harus terus bergantung? Kita ingin menyusun neraca kebutuhan dan produksi yang seimbang, agar harga stabil dan petani tetap untung,” jelasnya lagi.
Gubernur Ansar juga mendesak pentingnya tindak lanjut dari program ini. Gerakan penanaman harus dilakukan dengan edukasi dan pemantauan agar bibit benar-benar tumbuh dan berproduksi.
“Manfaatkan dengan baik bibit yang dipasarkan. Kita akan evaluasi, kita akan melihat perkembangannya. Jangan sampai berhenti hanya di pembagiannya,” ujarnya.
Perlindungan Sosial Petani
Lebih lanjut, Ansar juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi petani.
Saat ini, sebanyak 9.430 petani di Kepri telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pendanaan APBD provinsi.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Maka mereka juga harus kita lindungi. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka mendapat jaminan jika mengalami risiko kecelakaan kerja,” ujar Gubernur Ansar.
Ia berharap langkah ini bisa menjadi semangat bersama bahwa sektor pertanian, selain penting secara ekonomi, juga harus dijamin secara sosial. (*)
