Legislatif Sholeh Disambati Warga Modongan Sooko Infrastruktur Rusak 

Selasa, 25/11/2025 - 14:43
Anggota DPRD Jawa Timur Mokhamad Sholeh menggelar kegiatan reses di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (23/11/2025)

Anggota DPRD Jawa Timur Mokhamad Sholeh menggelar kegiatan reses di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (23/11/2025)

Klikwarta.com, Mojokerto - Anggota DPRD Jawa Timur Mokhamad Sholeh menggelar kegiatan reses di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (23/11/2025). 

Kehadiran wakil rakyat ini disambut antusias warga yang ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini mengganggu aktivitas mereka.
Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyoroti tiga persoalan utama, yakni kondisi jalan desa yang rusak parah, persoalan banjir yang kerap muncul saat hujan deras, serta kebutuhan percepatan realisasi perbaikan infrastruktur dasar lainnya.

Mereka menilai kerusakan jalan telah berdampak pada mobilitas harian, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Warga juga mengeluhkan kondisi saluran air yang dinilai tidak memadai sehingga memicu genangan bahkan banjir di sejumlah titik. Pada musim hujan, beberapa rumah warga harus berulang kali melakukan penanganan darurat agar air tidak masuk ke dalam rumah.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi C DPRD Jatim memastikan bahwa aspirasi masyarakat Modongan telah dicatat sebagai prioritas.

Ia menegaskan bahwa masalah jalan rusak dan penanganan banjir akan masuk dalam agenda program pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Jatim Dapil Mojokerto-Jombang itu mengatakan, perbaikan jalan dan peningkatan sistem drainase di Desa Modongan telah pada APBD tada tahun 2026.

“Semua aspirasi panjenengan sudah kami tampung. Untuk jalan rusak dan banjir, insyaAllah masuk di 2026. Tahun depan akan masuk tahap finalisasi perencanaan,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Ia juga meminta warga tetap mengawal proses perencanaan pembangunan, sekaligus menjaga kondisi lingkungan agar persoalan banjir tidak semakin parah. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi agar program infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pewarta : Supra 

Berita Terkait