Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Samsul Arifin, saat menggelar reses I tahun 2022 di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo
Klikwarta.com Surabaya - Ratusan warga Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, hidup dalam kecemasan. Mengingat tempat tinggal mereka berdiri di atas lahan stren kali sehingga cemas akan digusur.
Padahal masyarakat sudah tiga generasi menempati lahan stren kali tersebut. Ironinya, penggusuran akan dilakukan di bulan Ramadhan mendatang.
Kecemasan warga disampaikan saat Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya Samsul Arifin menggelar reses I tahun 2022 di RT.01/RW.08 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Jumat (4/2/2022) malam.
Salah satu tokoh masyarakat Sawunggaling, Abah Juari mengatakan bahwa warga akhir-akhir ini kembali resah dan gelisah karena mendapat intimidasi beberapa oknum Pemkot Surabaya yang hendak melakukan penggusuran pemukiman warga.
“Kami tinggal disini sudah tiga generasi tapi tak pernah hidup tenang. Baru-baru ini rumah warga tiba-tiba ditandai dengan cat dan diminta melakukan persiapan akan dilakukan pengggusuran pada pertengahan Maret 2022,” katanya.
Senada, Cak Jali pedagang nasi rawon yang juga perintis PKL di kawasan Gunungsari sejak tahun 1997 itu mengaku bingung karena tempat berjualannya digusur. Ironinya, walaupun sudah ada negosiasi boleh berjualan di tempat lama dengan tenda (non permanen) tapi realisasinya justru lokasi tersebut telah dipagari.
“Gara-gara penggusuran itu sakit jantung saya kambuh sehingga belum sempat berjualan. Tiba-tiba lokasinya sudah dipagari. Untungnya ada warga yang memberi tempat sehingga bisa berjualan lagi sekarang,” ungkapnya.
Ia berharap jika dilakukan relokasi sentra kuliner, lokasi tak terlalu jauh dari tempat sebelumnya karena Cak Jali lahir di daerah Sawunggaling.
“Kami ini sudah tua, masak disuruh jualan ke Jambangan. Padahal saya lahir di sini,” tegasnya.
Masih di tempat yang sama, Syuhadak berharap difasilitasi karena ada sekitar 200 orang lebih warga Pulosari Wonokromo korban penggusuran 3 tahun silam tapi hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi sepeserpun. Padahal warga yang lain diberikan ganti rugi.
“Kami tak menuntut banyak, minimal dapat ganti rugi bangunan, syukur-syukur tanahnya juga. Biaya yang kami keluarkan untuk memperbaiki bangunan itu cukup besar bagi kami orang-orang kecil,” ungkapnya.
Penuturan Sugliwo selaku ketua RT.01/RW.08 Kelurahan Sawunggaling lebih miris lagi. Sebab perangkat pemerintahan desa di tingkat paling rendah (RT) seolah dipandang sebelah mata oleh beberapa oknum petugas dari Pemkot Surabaya karena melakukan pengecatan tembok rumah warga tanpa dikoordinasikan terlebih dulu.
“Karena di waduli warga, saya juga turun langsung dan memarahi petugas karena tindakan yang dilakukan itu termasuk tidak sopan bahkan mirip kriminal karena datang ke rumah orang tanpa permisi lalu melakukan pengerusakan,” beber Sugliwo.
Bukannya minta maaf, para oknum petugas itu justru mengancam Sugliwo karena dianggap menghalangi pekerjaan petugas Pemkot Surabaya.
“Saya berani begitu karena mereka tidak sopan. Apalagi kami tahu lahan ini dalam kewenangan provinsi tapi kok Pemkot seenaknya hendak main gusur tanpa kordinasi dan sosialisasi,” tegas pria berkumis tebal itu.
Sugliwo berharap DPRD Jatim bisa menfasilitasi persoalan yang dihadapi warga Sawunggaling agar mereka tidak resah dan cemas. Padahal untuk menghadapi pandemi covid-19 yang tak kunjung selesai, masyarakat jangan sampai cemas agar imunitas terjaga.
“Kabarnya penggusuran akan mulai dilakukan bulan Maret mendatang. Sebentar lagi juga memasuki puasa ramadhan. Kami ini orang kecil, siapa lagi yang peduli dengan kami jika bukan wakil kami yang duduk di DPRD Kota maupun DPRD Provinsi,” harap dia.
Menanggapi keluhan warga, Samsul Arifin berjanji akan menfasilitasi warga Sawunggaling. Bahkan kalau perlu akan dipertemukan langsung dengan dinas terkait dari Pemprov maupun dari Pemkot Surabaya agar tidak simpang siur dan mendapat solusi yang terbaik.
“Kalau mendengar penjelasan kronologis dari Pak RT tadi, rencana penggusuran ini terkesan ada skenario (disetting) seakan-akan mengatasnamakan pemerintah kota. Padahal menurut penuturan warga ini termasuk aset provinsi, sehingga sudah semestinya Pemkot tidak punya hak untuk melakukan penggusuran,” jelas politikus asal Fraksi PKB DPRD Jatim.
Di sisi lain, lanjut Mas Sam sapaan akrab Samsul Arifin, pihaknya akan mengajak semua warga nantinya untuk menyampaikan kepada pemerintah kota Surabaya bahwa ada penggusuran yang dilakukan oknum mengatasnamakan Pemkot tanpa seizin RT dan RW, langsung melakukan penandaan sehingga membuat warga resah dan khawatir.
“Masyarakat ini sedang resah akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dan berusaha melakukan pemulihan perekonomian mereka. Tolong jangan diperkeruh dengan hal-hal seperti ini,” pinta pria kelahiran Bangkalan Madura itu.
Ia optmis, persoalan ini masih bisa dirembuk dan di musyawarahkan dengan baik. Apalagi ada indikasi ada intervensi dari pihak Dinas PU Bina Marga, DKPP dan Dishub Kota Surabaya.
“Kebetulan saya di Komisi D DPRD Jatim maka secepatnya saya akan sampaikan ke pimpinan komisi untuk bisa ditindaklanjuti dengan memanggil Dinas PU Bina Marga dan Dishub Kota Surabaya maupun dengan dinas-dinas terkait di Pemprov Jatim untuk berembuk dengan masyarakat dan menemukan solusi yang terbaik agar warga tidak resah,” ungkap Mas Sam.
Rencana deadline jadwal dimulainya penggusuran pada bulan Maret 2022, lanjut Samsul Arifin juga dinilai tidak manusiawi karena waktunya mepet dengan pelaksanaan puasa ramadhan 1443 hijriyah.
“Bulan puasa itu masyarakat ingin bisa fokus beribadah kok malah diresahkan dengan penggusuran. Ini sudah tidak benar, mumpung jauh hari, kami mohon pada pihak-pihak terkait untuk mengurungkan (menunda) itu. Dari sisi kemanusiannya juga perlu diperhatikan,” tegasnya.
Menurut Samsul, peraturan jika diterapkan secara kaku dan saklek juga tidak baik. Sebab dalam prakteknya pemerintah tidak bisa berbuat adil karena jika 50 meter dari garis sempadan sungai harus bebas bangunan, maka jangan hanya di kawasan tertentu yang digusur karena selain pemukiman warga juga banyak industri yang berdiri disitu.
“Tadi juga sudah saya sampaikan pada masyarakat, ayo pemerintah jangan bertindak sembrono karena bisa jadi kita kuwalat karena hal-hal yang kecil seperti ini. Apalagi doa orang-orang yang terdholimi mudah terkabul,” kata Mas Sam mengingatkan.(*)
