Klikwarta.com, Trenggalek - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, meminta data kemiskinan harus realitas miskin, serta meminta pemerintah Desa agar tidak berlomba-lomba memasukkan data semua warganya, dimasukkan dalam data kemiskinan.
Hal ini disampaikan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dalam kegiatan Makaryo Ning Desa Hebat (Mening Deh), guna untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Rabu (7/6/2023).
Selanjutnya, kebiasaan memasukkan semua warga dalam data kemiskinan diharapkan untuk tidak dilakukan lagi. Karena, " data kemiskinan berhubungan erat dengan intervensi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan," ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Pihaknya berharap, data kemiskinan masyarakat miskin harus yang sepantasnya dimasukkan, karena penanganan kemiskinan perlu mempertimbangkan skala prioritas, mana yang perlu di prioritaskan untuk didahulukan.
Lebih lanjut, di Kabupaten Trenggalek ada sebuah gerakan yang dinamakan GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan dan Kerentanan). Gerakan ini di inisiasi pertama Bupati Trenggalek guna menyadarkan masyarakat di Trenggalek untuk mau menengok sekitar.
Bila mendapatkan bantuan dari pemerintah mau menengok ke sekitarnya apakah memang layak mendapatkan bantuan, " atau masih ada saudara tetangga yang mungkin lebih layak untuk mendapatkan bantuan tersebut," bebernya.
Didata harapannya bisa mendapatkan bantuan, padahal kemampuan atau jumlah bantuannya terbatas. Apalagi pemerintah pusat dan Kabupaten Trenggalek menargetkan pengentaskan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024. " Tolong semua kalau dimintai data kemiskinan itu yang benar riil miskin. Ditanya benar benar yang miskin, jangan berlomba lomba mendaftarkan semua. Karena ada pikiran kalau didaftar miskin itu pasti dapat bantuan," imbuhnya.
"Kenapa di Trenggalek GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan dan Kerentanan). Jadi yang merasa miskin mau melihat disekitarnya. Katakanlah ada 10 bantuan dan kemudian orang itu masuk daftar orang ke 15. Kita minta kesadarannya melihat disekitar kita apakah ada yang jauh lebih miskin dari kita dan mereka belum dapat bantuan karena merekalah yang sepatutnya lebih pantas mendapatkan bantuan itu," imbuhnya.
Menurutnya, "kemiskinan ekstrem, kita diminta tahun 2024 nol persen. Sedangkan dari data kemiskinan itu pastinya 40% nya orang-orang yang sudah tidak produktif. Intervensinya, bagaimana caranya kita menanggung hajat hidup yang paling dasar dari orang ini sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik," cetusnya.
Bupati Arifin, meminta kepada OPD tekhnis untuk serius mengawal ini karena kadang masyarakat ketika ditanya apakah sudah mendapatkan bantuan mereka mengatakan belum, karena kadang-kadang bantuan itu datang tidak bersamaan dengan survei. "Kalau kayak begitu Itu berapa pun anggaran yang kita keluarkan itu pasti kemudian tidak terpantau di BPS sebagai program pemerintah yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan mereka," lanjutnya.
Bila perlu penerima bantuan maupun penerima program pemerintah seperti pelatihan wirausaha perempuan hebat women's Intrepreneur, program pelatihan pertanian dan yang lainnya diberikan tulisan dirumahnya. Bila penerima program itu masih terdata miskin kita perlu mengevaluasi lagi apakah ada yang salah dengan program yang kita berikan," pungkasnya.
(Pewarta: Hardi Rangga)
