Ditunggu Pemenang Pilpres Versi Undang-Undang

Pilpres 2019
Pilpres 2019

Penulis: Mas Bowo (Wartawan di Bengkulu)

Pemilu itu Kontestasi, ada pemain ada wasit. Wasit akan menentukan pemenang berdasarkan skor yang diperoleh pemain. Jika merasa dicurangi ya komplain, sudah diatur mekanismenya. Ikuti saja.

Pemilu di Indonesia Wasitnya adalah KPU, KPU diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menentukan siapa pemenangnya berdasarkan jumlah suara.

Khusus Pilpres, hingga saat ini belum ada pemenang. Masih nunggu 'Official Count' KPU RI Tanggal 22 Mei 2019 nanti. Sabar ya.....

Menyoal Quick Count, pemenang Pilpres adalah Jokowi-Ma'ruf Amin, ini berdasarkan sample data yang sudah masuk ke Lembaga Survei, misalnya Litbang Kompas sebanyak 97 persen, Jokowi-Ma'ruf Amin unggul 54,52 persen sedangkan Prabowo-Sandi 45,48 persen. Itu jika mengklaim menang dengan quick count. Ketika Prabowo-Sandi mengklaim menang versi hitung sendiri, itu juga boleh-boleh saja.

Artinya, dua paslon kontestan capres-cawapres ini menang versi Quick Count dan Versi Tim Sukses. Mana yang lebih dipercaya? Tergantung anda dan kita mendukung siapa atau sebagai apa, kecuali bagi orang-orang yang berpikir dengan mempedomani kebenaran umum.

Penegasannya adalah, Dibutuhkan Pemenang Pilpres VERSI Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak pada Rabu 17 April 2019.

Kembali pada QUICK COUNT, motede Quick Count versi lembaga-lembaga survei memiliki metodologi ilmiah dan tingkat akurasi tinggi dibanding EXIT POLL. Quick Count memiliki akurasi tinggi,karena quick count menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden sebagaimana metode EXIT POLL. 
Nah sampai disini, ketika kontestan kalah versi mayoritas hasil Quick Count tentu akan memberi respon. Respon bisa beragam, salah satunya dengan mencurigai lembaga-lembaga survei dengan berbagai asumsi, misalnya lembaga survei dicurigai dibayar, pesanan dan lain sebagainya. Curiga boleh saja, tapi jangan menuduh, tak baik.

Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat pasca pemilu sebaiknya biasa-biasa saja, kembali beraktivitas seperti biasa. Pemilu adalah agenda lima tahunan. Biarlah para pemain saja yang sibuk melanjutkan agenda politik pasca pemilu, misalnya Tim sukses, partai juga, sebab sudah ada mekanisme yang mengatur tata kerjanya, tidak usah dibuat-buat lagi apalagi ditambahi.

Masyarakat umum jadilah penonton, penilai yang adil dan beradab. Tidak usah berlebihan. Semua pemain dan pelaku politik adalah rekan sebangsa setanah air, biarkan mereka melanjutkan agendanya diiringi doa dari para pendukung.

SALAM DAMAI SATU TANAH AIR!

Related News