Fakta Dibalik Tudingan Ngibul Elit Politik

Ilustrasi (net)
Ilustrasi (net)
DINAS PUPR
Dinas PUPR
HPN
Anti Hoax
Banner Utama

Oleh : Rahmat Basuki )*

Berita mengenai Amien Rais yang mengkriktik kebijakan Jokowi soal program bagi-bagi sertifikat masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan publik. Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut menilai langkah Jokowi membagi-bagi sertifikat pada rakyat hanyalah ngibul atau membohongi, sementara kepemilikan 74% lahan Indonesia dikuasai oleh orang-orang tertentu saja.

Pernyataan Amien Rais yang dilontarkan sewaktu dirinya berbicara di Hotel Savoy Homman, Bandung dalam acara diskusi Bandung Informal meeting itu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Sementara itu, Hanafi Rais seorang politikus yang juga anak dari Amien Rais menjelaskan bahwa ayahnya berbicara demikian merujuk dari data yang dikeluarkan bank dunia di tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 74 persen tanah negara hanya dimiliki oleh segelintir orang. Ia juga mengatakan bahwa Pak Amien Rais sedang menyiapkan tulisan secara utuh mengenai hal tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendapat banyak masukan dari LSM, pihak pertanahan, dan juga pakar ekonomi yang memberikan informasi dan data.

Menyangkut hal tersebut, sebenarnya persoalan penguasaan tanah di Indonesia juga pernah digugat oleh komnas HAM di tahun 2016. Dikatakan bahwa 74% tanah di Indonesia hanya dikuasai oleh 0,2% penduduknya. Komisioner komnas HAM menilai tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menguasai 5 juta hektar tanah. Pemerintah perlu mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerat dan dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Namun, dari pihak bank dunia justru membantah pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan Indonesia seperti yang dikatakan oleh Hanafi Rais. Dijelaskan oleh direktur bank dunia, Roodrigo A Chaves, bank dunia tidak pernah menerbitkan laporan semacam itu. Roodrigo juga menyayangkan nama bank dunia dibawa-bawa pada kasus tersebut.

Roodrigo juga menilai langkah yang diambil Jokowi cukup bagus dengan melakukan program bagi-bagi sertifikat tanah. Hal ini dinilai bagus agar rakyat juga bisa memiliki lahan dan tak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Jokowi juga menargetkan akan membagikan 7,5 juta sertifikat tanah dan recananya akan meningkat.

Selain tanggapan dari bank dunia, pihak pemerintah juga menanggapi pernyataan dari Amien Rais. Salah satunya datang dari menteri koordinator kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan agar Amien jangan asal melontarkan kritikan. Di kutip dari pidato Luhut di gedung BPK. Luhut menegaskan. “ Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu.”

Luhut juga memberikan pertanyaan, dimana salahnya membagikan sertifikat? Menurutnya, sebagai senior Amien Rais harus memperhatikan lebih dulu apa yang ingin dikatakannya agar tidak menimbulkan konflik semacam ini.

Selain Luhut, Pihak dari istana negara juga berbicara mengenai pernyataan Amien Rais tersebut. Diwakili oleh juru bicara kepresidenan, Johan Budi menyatakan pihak istana membantah tudingan tersebut.

Selanjutnya Johan juga menjelaskan bahwa program sertifikat tanah tersebut dilakukan pemerintah karena telah sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait sengketa lahan. Johan menegaskan ini adalah langkah nyata dari program pemerintah, bukan sekadar kibulan atau pembohongan kepada masyarakat.

Program pemerintah ini memang tengah dilakukan. Rencananya pemerintah akan memberikan jutaan sertifikat kepada masyarakat terutama masyarakat kecil agar memiliki dokumen yang sah dan legal. Apresiasi masyarakat pun terlihat bagus dengan adanya kebijakan ini.

Johan juga menilai Amien Rais memang sudah sering memberikan komentar-komentar yang negatif terkait pemerintah. Namun, sampai saat ini pemerintah tak memiliki rencana untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

Perlu diketahui bahwa menyangkut program bagi-bagi sertifikat tersebut, presiden telah memberi perintah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah, dan tahun depan naik menjadi 9 juta sertifikat tanah.

Program itu terus dilakukan presiden. Di setiap kunjungan kerjanya ke daerah, pembagian sertufikat secara langsung kepada masyarakat juga dilakukan. Lalu apa sih sebenarnya tujuan presiden mmemberikan sertifikat tanah secara gratis tersebut?

Dalam hal ini, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR, Djamaluddin memberikan penjelasan bahwa program bagi-bagi sertifikat ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya agar masyarakat tidak lagi bersengkata soal tanah karena telah memiliki dokumen yang sah. Bagi-bagi sertifikat tanah ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini masih kerap ditemui adanya tanah sengketa karena ketiadaan dokumen. Program bagi-bagi sertifikat ini bertujuan untuk meminimalisir hal itu. Dengan adanya sertifikat, maka kepemilikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Komentar mengenai tudingan Amien Rais kepada Jokowi juga ditanggapi oleh parpol pendukung Jokowi. Salah satunya PDIP yang menyatakan bahwa komentar pak Amien tersebut tidak memperhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap program ini. Masyarakatkan sangat mengharapkan adanya program sertifikasi ini.

Tentunya bukan hanya pihak pro saja, ada juga yang kontra dan mendukung pendapat Amien Rais. Partai koalisi menyebut bahwa program ini hanyalah pencitraan belaka. Salah satu yang paling mendukung Hanafi. Ia mengatakan, bahwa program bagi-bagi sertifikat memang terlihat bagus dan terkesan berpihak pada masyarakat kecil. Tapi disisi lain, kebijakan yang menguntungkan konglomerat besar seperti reklamasi di DKI juga tetap dibiarkan tanpa diperjelas hukumnya.

Tapi perlu diketahui, bahwa program bagi-bagi sertifikat tersebut juga tentunya melibatkan masyarakat yang bekerja dalam upaya pelaksanaannya. Tidak benar bahwa hal tersebut dikatakan membohongi karena mereka bekerja secara real di lapangan. Kegiatan bagi-bagi sertifikat tanah memang terus dilakukan hingga saat ini.

Karenanya tak heran jika pendapat Amien Rais tersebut juga mendapat tanggapan dari masyarakat atau orang-orang yang bekerja dalam proyek itu. Mereka tak terima jika pekerjaan mereka dianggap ngibul atau bohong karena banyak pihak yang sudah berusaha keras, berpanas-panasan, demi menyukseskan program tersebut.

Begitu pula dengan kebijakan pemerintah dalam membagikan sertifikat-sertifikat tanah secara gratis juga sebuah program yang bagus dan memudahkan rakyat kecil yang pada intinya bertujuan untuk semakin mensejahterakan rakyat.

Setiap orang bisa saja punya pola pikir masing-masing. Tapi sebagai bagian dari rakyat, kita tetap harus membentuk satu kesatuan. Tidak dipungkiri bahwa memang sebagian kebijakan pemerintah masih belum bisa sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Tapi yang perlu kita tahu, menjalankan kepemerintahan yang menyangkut rakyat banyak memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah.

Sebagai negara demokratis, pemerintah akan bersikap terbuka terhadap kritikan dan pendapat yang masuk. Namun, sebagai rakyat kita juga harus menyalurkan pendapat secara santun. Biarkan pemerintah bekerja sesuai dengan tugasnya. Kita sebagai rakyat perlu mendukung apa yang menjadi program pemerintah jika itu memang untuk kesejahteraan rakyat.

Entah itu dipihak pro atau pun kontra, mari menjadi pribadi yang bisa berlaku santun dalam melontarkan pendapat. Sebaiknya kita dukung terlebih dahulu program ini dan kita lihat perkembangannya. Setuju?

)* Penulis Pemerhati masalah Sosila dan politik

Dibaca: 51 kali
kpu

 

Related News