Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 20 Maret 2023
Klikwarta.com, Kabupaten Blitar – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras (BPR HAS) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar sangat jauh dari kelayakan.
Ketua F-PDIP DPRD Kabupaten Blitar Supriadi melalui Juru Bicara fraksinya saat menyampaikan pandangan umum fraksi di dalam forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar Senin, 20 Maret 2023 mengungkapkan, secara teknis penyertaan modal pada BPR tersebut jauh dari kelayakan.
Seyogyanya, dilakukan audit terlebih dahulu oleh auditor independen agar bisa diketahui secara detail kondisi perusahaan yang akan diberikan suntikan modal.
Mengingat jumlah dana yang akan disertakan pada dasarnya milik rakyat dengan jumlah yang sangat besar dan niat penyertaan modalnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka langkah yang tepat dan masuk akal adalah melakukan penyertaan modal ke BPR Jatim daripada kepada PT. Hambangun Artha Selaras.
“Penyertaan modal dengan nilai yang sangat besar pada lembaga keuangan yang bermasalah merupakan langkah yang sangat beresiko tinggi. Apalagi perusahaan ini masih diusulkan untuk bertransformasi dari bentuk perseroan terbatas menjadi berbentuk perusahaan perseroan daerah,” jelasnya.
“Maka dengan kondisi tersebut kami justru berpandangan bahwa hal yang lebih penting adalah mendorong PT. Hambangun Artha Selaras memperbaiki diri. Meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kemampuan manajerialnya. Sehingga, mampu bertransformasi menjadi perusahaan perseroan daerah dengan manajemen yang sehat, transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi,” sambungnya.
Dikatakannya, ujung penyertaan modal ini adalah bagian dari upaya untuk penguatan ekonomi daerah. Namun, berbicara tentang penguatan ekonomi daerah adalah hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan yaitu kebijakan yang memiliki dampak secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bahwa peningkatan ekonomi daerah salah satu syarat utamanya adalah adanya dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai.
“Di sisi lain saat ini kondisi infrastruktur di Kabupaten Blitar utamanya Kabupaten Blitar bagian selatan masih jauh dari kelayakan. Maka lebih masuk akal lagi apabila anggaran pemerintah daerah lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih layak dan memadai khususnya bagi masyarakat Blitar selatan,” pungkasnya.
(Pewarta : Faisal NR)
