Kadrian Hi Muhlis.,S.AP Direktur Semeru Institute
Klikwarta.com, Jakarta, 9 Juli 2026 – Mencuatnya dugaan korupsi yang dikaitkan dengan lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Perhatian publik kini tertuju pada bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap informasi, laporan, maupun alat bukti yang tersedia secara profesional dan transparan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jampidsus menjadi garda terdepan dalam mengungkap berbagai perkara korupsi bernilai besar. Namun, ketika dugaan penyimpangan justru diarahkan kepada lingkungan institusi yang memiliki mandat memberantas korupsi, tuntutan terhadap akuntabilitas menjadi semakin tinggi.
Dari hasil penggeledahan di restaurant D'clan signature yang di lakukan oleh KORTASTIPIKOR Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU batu bara blackout PLN, telah menemukan barang bukti berupa senilai uang hampir Rp 60 miliar, sebagian besar dalam bentuk mata uang asing. Masing-masing 130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp 259.159.000.
Bagi publik, perkara ini bukan semata tentang siapa yang diduga terlibat, melainkan tentang apakah proses penegakan hukum mampu berjalan tanpa intervensi, tanpa tebang pilih, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan harus diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang sah, dengan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Kami mendorong semua elemen agar turut mengawasi proses penegakan hukum secara kritis namun objektif. Masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi masyarakat dapat mendorong agar proses berjalan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.
Perkembangan kasus ini juga dipandang sebagai ujian terhadap komitmen Presiden dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut dinilai tercermin dari dukungan terhadap independensi aparat penegak hukum, keterbukaan informasi sesuai koridor hukum, serta jaminan bahwa setiap proses berjalan berdasarkan alat bukti, bukan tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
Di sisi lain, masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam mengawal proses tersebut melalui pengawasan yang kritis namun bertanggung jawab. Fungsi kontrol publik diperlukan agar setiap tahapan penanganan perkara dapat berlangsung secara akuntabel tanpa mengorbankan hak-hak hukum pihak yang diperiksa.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, melainkan kredibilitas sistem penegakan hukum Indonesia. Publik menantikan proses yang terbuka, objektif, dan berkeadilan. Jika seluruh dugaan dapat diusut secara profesional berdasarkan bukti yang sah, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila prosesnya dinilai tidak transparan atau tidak konsisten, ruang keraguan publik terhadap supremasi hukum akan semakin melebar.
(Kontributor : Arif)
