Subianto, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur
Klikwarta.com, Jatim - Untuk mewujudkan swasembada pangan, Komisi B DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Indonesia meniru Negara India. Padahal sebelumnya pemerintah India bisa swasembada pangan dikarenakan meniru Indonesia saat kepemimpinan Presiden Soeharto.
Menurut dia, pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dikenal dengan panca usaha tani diantaranya pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik.
Subianto menilai saat ini perlu ditambah upaya penanganan pasca panen serta lembaga pendukung seperti PPL (Petugas Penyuluh Lapangan ). Tak hanya itu saja, koperasi sebagai penyalur sarana dan prasarana pertanian, serta peran Dolog / Bulog harus dibiayai negara untuk membeli hasil pertanian.
"Tentunya juga ada ongkir (ongkos angkut) yang harus ditanggung negara dalam pendistribusian beras ke masyarakat," terangnya, Sabtu (9/9/2023).
Politikus asal Kediri ini mengatakan di India 1,4 miliar orang bisa surplus, lebih dimana semua pakai koperasi dan tak ada konglomerasi serta seluruh pertanian koperasi.
"Pupuk India gak pakai pabrik pupuk seperti di Indonesia, tapi pupuk dibuat oleh koperasi-koperasi, tapi penelitian oleh pemerintah. Pupuk pakai pil segini bisa untuk 2 hektare dikasih air, diproduksi koperasi-koperasi," tutur politisi Demokrat ini.
Subianto menjelaskan kebijakan demi mengamankan stok serta menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri, untuk ukuran India dengan jumlah penduduk yang mencapai miliaran orang.
"Tapi kebijakan gak ada yang ambigu, pokonya petani disubsidi habis-habisan. Semua pupuk, bunga semua gak ada tawar, untuk dalam negeri (soal) makan mereka habis-habisan, kira-kira seperti orde baru irigasi pupuk. Kita kan pupuk diatur terlalu banyak, begitu sawah perlu pupuk petani pupuknya gak ada, kalau panen pupuknya ada. (Masalah) ini gak kelar-kelar," pungkasnya. (ADV)
