Mengurai Potensi Tingkat Partisipasi Pemilu 2019

Ilustrasi.net
Ilustrasi.net

Oleh: Sumargiono S.Kom, M. Sos (kajian media analisis) 

Memasuki tahun 2019, dinamika politik semakin memanas. Kedua kubu saling menunjukkan strategi politik dalam meraih simpati publik. Gerakan kampanye turun ke jalan pun semakin terlihat, dibungkus dengan pencitraan politik saling menyerang satu sama lain demi meraih dukungan menuju akhir pertarungan hajat demokrasi 17 April 2019 mendatang.

Situasi politik di tingkat grassroot seakan terbelah kedalam kedua kubu. Kubu pertama pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan Nomor Urut 01. Kubu kedua pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) dengan Nomor Urut 02.

Pertarungan opini yang sangat terasa kontras terjadi baik di media mainstream maupun di media sosial. Argumentasi yang saling menyerang telah menunjukkan sikap fanatisme politik dengan berupaya menggiring publik masuk kedalam lingkaran perdebatan yang tidak kunjung selesai.

Kondisi dinamika politik tersebut telah mempengaruhi partisipasi publik dalam proses demokrasi. Baik secara aktif maupun tidak masyarakat terus disuguhi opini-opini ataupun mentafsirkan opini yang berkembang demi menggiring kepentingan dukungan politik. Hal tersebut telah membentuk militansi partisipan politik dalam mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Menarik apabila kita mengurai seberapa besar tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap kontestasi politik pada Pemilu 2019. Namun, sebelum masuk ke ranah tersebut sebaiknya kita mengurai apa itu partisipasi politik yang dalam kesempatan ini berusaha diuraikan secara sederhana namun dijelaskan secara komprehensif baik dari sisi teoritis maupun historis.

Secara terminologi partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars artinya bagian dan capere artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan dapat berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Secara definisi partisipasi politik dapat berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik tidaklah hanya berarti mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Mengutip istilah dari Charles Andrian–James Smith, partisipasi politik dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama partisipasi aktif, yaitu orang-orang yang memilki minat terhadap politik. Kelompok tersebut memandang politik sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan komunitasnya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial.

Kedua, partisipasi aktif, adalah orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial. Sementara kelompok ketiga, adalah orang-orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot.

Dalam bukunya Anwar Arifin, menyebut bahwa kelompok ketiga termasuk orang-orang yang menamakan dirinya golput (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Dari ketiga kelompok tersebut dapat dilihat bahwa seberapa besar partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dijadikan indikator seberapa berhasil penyelenggara Pemilu dalam melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi hal tersebut menunjukkan indikator keberhasilam dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara historis partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu menunjukkan angka fluktuatif dari periode ke periode. Pemilu tahun 1955 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Pemilu 1971 tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen.

Pasca-reformasi, Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Pemilu tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih 75,2 persen. Sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen.

Data lainnya, dikutip dari Kumparan.com angka golput menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca reformasi. Tepatnya sejak Pemilu langsung dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 1999-2015, angka statistik golput menyentuh angka 20-30 persen.

B

Sumber : Kumparan.com, Infografis Angka Golput Dari Era Sukarno ke Jokowi.

Masih tingginya angka golput tersebut menunjukkan indikasi tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses demokrasi cenderung apatis terhadap proses politik. Kelompok golput yang menyentuh hampir 30 persen tersebut dipengaruhi banyak faktor.

Dalam perspektif komunikasi, tersirat adanya pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa serta kemajuan teknologi yang begitu pesat khususnya dalam dunia informasi. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme egaliterisme, isu-isu ekonomi dan menguatnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan publik kepada calon pemimpin bangsa semakin menguat.

Akibatnya masyarakat merasa pesimis terhadap kebijakan pemimpin tidak dapat mengakomodir kepentingan publik yang kompleks, sebagian memilih bersikap apatis dan golput. Tidak hanya itu, gempuran informasi-informasi baru secara cepat juga berpengaruh besar dan berimplikasi pada kecenderungan sikap publik dalam menentukan pilihan politik.
Faktor lainnya, tingginya angka golput juga dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan publik.

Seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin bahwa salah satu faktor yang dapat membuat pemilih tidak menggunakan suaranya adalah rasa kecewa.

Ancaman tingginya golput dapat saja diembuskan karena kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kandidat. Selain karena rasa kecewa, golput juga dapat muncul karena masyarakat merasa tidak diberi kesempatan mengusulkan capres dan cawapresnya sendiri. Meskipun demikian menghadapi Pemilu 2019 mendatang jumlah kelompok golput berpotensi terus meningkat.

Tren tersebut dapat terjadi seperti pada kasus Pilpres 2014. Data menunjukkan jumlah golput dari 48,3 juta orang pada Pilpres 2009 naik menjadi 58,9 juta orang di pilpres 2014. Golput sebagai wujud apatisme politik merupakan tindakan seseorang memilih untuk tidak memilih hanya karena tidak peduli pada situasi politik. Hal ini tentu sangat merugikan proses demokrasi. 

Target KPU di Pemilu 2019 seperti yang dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Angka tersebut masih realistis bagi Indonesia, dan masih cukup tinggi ketimbang negara lain. Apalagi, masyarakat Indonesia semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya. Di negara yang demokratis sekalipun yang disebut paling demokratis sekalipun angka partisipasinya itu lebih rendah dari Indonesia.

Meski target KPU terhitung cukup realistis dengan menargetkan angka 77,5 persen, namun masih tersisa sebanyak 22,5 persen artinya seperempat keseluruhan penduduk Indonesia berpotensi golput atau tidak menggunakan hak pilih suara.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan politis memang lebih cenderung dikuasai oleh emosi ketimbang rasionalitas.

Terdapat pernyataan menarik dari Ahmad Junaidi bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan terbaik. Dengan realitas tersebut, kelompok golput percaya bahwa dengan tidak memilih, mereka dapat mengurangi angka salah pilih akibat pemilih yang menggunakan emosi ketimbang rasio ketika memilih. Meskipun memilih adalah hak, hak tersebut dapat menjadi kewajiban jika dibutuhkan untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat demokratis.

Artinya pilihan politik justru merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan politik, karena setiap individu-individu pemilih berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan politik dalam satu periode kedepan.

Untuk mewujudkan perbaikan kepentingan bersama, maka perlu juga menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama. Sumbangsih suara kita berarti telah memberikan kontribusi hak pilih suara dalam menentukan perbaikan bangsa yang dipercayakan kepada pemimpin pada masa mendatang. (**)

Dibaca: 42 kali
Visit Bengkulu 2020

 

Destinasi Wisata Kepahiang

Related News