Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro
Klikwarta.com, Jatim - Pasca disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2023-2043, Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro berharap Perda tersebut bisa menjadi instrumen regulasi untuk mereduksi kesenjangan infrastruktur yang relatif mendalam, antara wilayah Jawa Timur utara (Pantura) dengan wilayah Jawa Timur Selatan yakni Jalur Lintas Selatan (JLS).
Erjik menilai selain berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, urgensi pemerataan infrastruktur di JLS, perda tersebut menjadi langkah preventif untuk mengatasi potensi bencana alam. “Kita tahu, dalam kajian BMKG, di sepanjang pesisir JLS rawan terjadi bencana gempa, longsor maupun tsunami dalam skala besar,” ujarnya, Selasa 5 Desember 2023.
Erjik menyebut dengan tersedianya infrastruktur memadai, maka dipastikan upaya kuratif saat terjadi bencana dapat berjalan dengan baik. Erjik menilai perlu juga diperhatikan tentang tata wilayah industrialisasi agar relatif merata. Mengingat berpusatnya sentra industrialisasi di Kawasan aglomerasi justru menghadirkan pusat-pusat pengangguran (TPT) di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). Termasuk juga berkembangnya slum area (daerah kumuh) sebagai konsekuensi dari tumpang tindihnya peruntukan kawasan industri dan permukiman.
“Fraksi PKB berharap di masa depan, problem semacam itu dapat terurai secara gradual. Terutama ketika konsep compact city dapat diterapkan dengan baik di Jawa Timur,” paparnya.
Erjik berharap perumusan substansi RTRW lebih mampu merespon peluang untuk meningkatkan daya saing wilayah Jatim. Selain itu, juga mampu menghadapi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan regional dengan tetap memperhatikan prinsip daya dukung lingkungan melalui keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budi daya dan kawasan lindung.
F-PKB berharap agar cara pandang pemerintah terhadap laut dan segenap potensinya adalah cara pandang Archipelago. Erjik menyebut menurut Prof. Dr. AB. Lapian, archipelago bukan dipahami sebagai daratan dengan luas lautan yang besar. Melainkan lautan yang ditaburi daratan. Artinya titik tolak pandangan ini adalah menjadikan laut dan pulau-pulau terdepan sebagai beranda depan pembangunan.
Erjik mengungkapkan bahwa Orientasi pembangunan banyak diarahkan pada akselerasi pembangunan di wilayah pulau/kepulauan. Paradigma ini akan mengantarkan pemerintah pada sudut pandang bahwa pusat pertumbuhan Jawa Timur. “Jangan semata-mata di wilayah aglomerasi Gerbang-Kertosusilo. Tetapi juga di Madura, Bawean dan berbagai pulau terdepan Jawa Timur,” pungkasnya. (ADV)
