Situasi Musrenbang RKPD Pemkab Blitar Lewat Telekonferensi di DPRD Kabupaten Blitar
Klikwarta.com | Kabupaten Blitar - Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2021 secara virtual atau lewat telekonferensi, di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (14/04/2020).
Sejumlah perangkat sekretariat DPRD Kabupaten Blitar juga turut mendampingi pimpinan dewan di acara itu.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan, pada forum musrenbang tersebut ada tiga fokus pembahasan strategis yakni, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ekonomi mikro, dan daya saing SDM unggul.
"Tetapi kita ingatkan karena memang rencana tahun 2021 nanti kan kita dasarkan kondisi tahun 2020. Berkenaan dengan anggaran, banyak pergeseran anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Karena kondisi keuangan tidak normal, maka kita nanti menyesuaikan saja," jelas Suwito kepada awak media.
Meski saat ini fokus pemerintah masih penanganan Covid-19, Suwito meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tidak menafikan persoalan strategis kabupaten Blitar terkait kekeringan di kabupaten Blitar sisi selatan.
Untuk itu, alokasi anggaran untuk mengatasi persoalan kelangkaan air juga harus mendapat perhatian dan prioritas penanganan melalui solusi yang permanen. Sikap antisipatif Pemkab Blitar untuk menyelesaikan masalah kekeringan dan persoalan strategis lainnya mendapat hirauan yang selaras. "Maka anggaran kekeringan harus ada. Antisipasi mestinya harus disiapkan," ulasnya.
Menyinggung program kerja Pemkab Blitar perihal 'ayo bela beli produk blitar', Suwito berharap ASN di lingkungan Pemkab Blitar mendukung program pemerintah tersebut melalui pembelian produk lokal kabupaten Blitar. Produk-produk lokal itu, kata dia, berupa hasil produksi Industri Kecil Menengah (IKM), UMKM, Koperasi dan produksi industri pertanian kabupaten Blitar.
"Sekarang ini karena Covid-19, kemarin ada surat edaran, ada daftar IKM, UMKM, Koperasi termasuk kelompok tani dengan berbagai macam produknya. Harapannya ASN mau beli produk itu untuk meringankan ekonomi daerah akibat wabah Covid-19. Sehingga bela beli produk Blitar itu alokasinya dapatnya untuk ditingkatkan, karena ini perputaran ekonomi kabupaten Blitar," paparnya.
Kemudian sektor infrastruktur dasar, dia meminta Pemkab Blitar enggan mendorong Desa-desa untuk membangun infrastruktur dasar desa melalui alokasi dana desa. Suwito menyebut desa bakal keberatan tidak mampu membangun desa lantaran minimnya alokasi anggaran yang tersedia.
Harusnya, sambung dia, APBD mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa agar Desa mampu mengoptimalkan potensi Desa dimana pembangunan karakter desa yang sejahtera dan berdaya saing menjadi pokok terpenting.
(Pewarta : Faisal NR)
