Anggota DPRD Jawa Timur, Adam Rusyadi saat menerima keluhan warga saat melakukan Reses 2 Tahun 2023 di Desa Kali Pecabean, Sidoarjo.
Klikwarta.com, Jatim - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri dan SMAN/SMKN dinilai warga Sidoarjo belum ada keadilan. Mengingat kebijakan zonasi, ternyata tidak ada jaminan bisa menampung siswa-siswi yang rumah tinggalnya masuk di wilayah zonasi.
Anggota DPRD Jawa Timur, Adam Rusyadi menerima keluhan warga saat melakukan Reses 2 Tahun 2023 di Desa Kali Pecabean, Sidoarjo. “Banyak keluhan diantaranya soal zonasi pendidikan yang masih dinilai masyatakat belum memenuhi prosip keadilan,” terang Adam, Senin 17 Juli 2023
Adam yang juga ketua Satuan Komando Garda Nasional Jawa Timur (Garnas) ini, mendorong agar kuota zonasi ditambah. Mengingat saat ini belum meratanya sekolah di wilayah kecamatan.
“Masih ada wilayah desa yang lokasinya jauh dari zonasi SMPN, SMAN/SMKN. Sehingga ini dikeluhkan masyarakat,” ungkapnya.
Politisi asal Partai Golkar itu memdorong, agar pendidikan bisa dirasakan secara merata. Maka Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan kabupaten/kota membangun sarana belajar sesuai kebutuhan.
“Selain itu, kebijakan zonasi juga ditambah lebih besar,” tutur ketua Golkar Sidoarjo ini.
Selain itu, persoalan zonasi, warga juga mengeluhkan paving dan jalan rusak, irigasi sungai untuk lahan pertanian, banjir.
“Banyak hal yang disampaikan warga, khususnya soal pembangunan infrastruktur,” urainya.
Mendengar aspirasi warga, Adam menjanjikan untuk menyampaikan semua usulan dari masyarakat ke pemerintah, baik ke Pemprov Jatim, dan Pemkab Sidoarjo. “Mana ada kewenangan kabupaten, dan ada kewenangan provinsi, maupun ke kewenangan ke pemerintah pusat. Kita akan kawal melalui Fraksi Golkar,” tegas Adam. (ADV)
Pewarta: Supra
