Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. M. Hasbullah Rahmad
Klikwarta.com, Depok – Penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2026 terus dilakukan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat (13/3) di Kota Depok.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. M. Hasbullah Rahmat, S.Pd., M.Hum., menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD selain fungsi legislasi dan penganggaran.
Menurutnya, melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD berupaya memastikan seluruh program pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui pengawasan ini kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Bang Hasbullah.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan turun ke lapangan, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara nyata sehingga pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penyelesaian yang tepat.
Selain itu, Hasbullah menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah juga memaparkan sejumlah capaian yang telah dilakukan dalam mendorong pembangunan di Kota Depok. Beberapa di antaranya adalah memperjuangkan penambahan pembangunan sekolah negeri guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan SMK Negeri 5 Limo.
Sebagai informasi, lahan untuk pembangunan SMK Negeri 5 Limo berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos) milik Pemerintah Kota Depok yang kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah negeri tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah kejuruan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Limo dan sekitarnya.
Selain sektor pendidikan, Hasbullah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan pembangunan underpass di kawasan Citayam pada tahun 2027. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan serta meningkatkan konektivitas antara wilayah Depok dan sekitarnya.
Adapun terkait proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan underpass tersebut, rencananya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menutup kegiatan tersebut, Hasbullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam membangun Kota Depok agar semakin maju dan lebih baik di masa mendatang.
Ia juga mendorong masyarakat untuk terus aktif menjalin komunikasi dengan berbagai instansi terkait guna menyampaikan aspirasi, masukan, maupun permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
“Melalui kebersamaan dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, serta DPRD, kita dapat bersama-sama membangun Kota Depok yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
(Pewarta : Arif)
