Penyelesaian TLHP, Provinsi Bengkulu Raih Predikat Baik

Pemberian penghargaan oleh kemendagri
Pemberian penghargaan oleh kemendagri
Kominfo Mukomuko
Polda-SMSI Bengkulu.
Polda Bengkulu

Klikwarta.com - Provinsi Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang memperoleh predikat baik dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).  

Penilaiaan tersebut disampaikan oleh Irjen Kemndagri Sri Wahyunigsih dalam Rapat Pemutakhiran Data (TLHP) tingkat Nasional di Hotel Grage Horizon Kota Bengkulu,  Selasa (9/10).

Berikut 13 pemda yang memperoleh predikat Baik dalam menyelesaikan TLHP pengawasan Irjen Kemendagri RI yakni :

1. Prov Lampung

2. Prov Bali

3. Prov Jawa Timur

4. Prov Sumatera Selatan 

5. Prov Riau

6. Prov Kepulauan Riau

7. Prov Gurontalo

8. Prov Kalimantan Selatan 

9. Prov Kalimantan Barat

10. Prov Bengkulu

11. Prov Sumatera Utara

12. Prov Maluku 

13. Prov Banten

Selain itu ada 5 pemda yang memperoleh predikat Memuaskan yang diberikan dengan kriteria telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan 60 hari sejak LHP di terima yakni :

1. Prov Jawa Tengah

2. Prov Kalimantan Utara

3. Prov Jawa Barat

4. DI Yogyakarta

5. Prov Sumatera Barat

Sementara Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan saat ini sinergitas APIP APH di Bengkulu sudah berlangsung dengan baik.  Dalam satu tahun terakhir koordinasi terus dilakukan khususnya setelah penandatanganan kerja sama APIP APH di lakukan. 

Akan tetapi dengan adanya UU No 5 Tahun 2014 yang memberlakukan pemberhentian secara tidak hormat kepada ASN jika telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ia menyampaikan menusulkan judicial review. 

"Saya sebagai pembina kepegawaian tingkat daerah mengingatkan akan dampak sosial yang di timbulkan oleh peraturan tersebut,  jadi kami mengusulkan judicial review terhadap UU tersebut. Mengingat ASN yang bersalah sudah mendapat kurungan penjara, sudah mengembalikan kerugian negara dan sudah mendapatkan sanksi sosial di masyarakat" kata Rohidin. 

Dengan adanya penguatan APIP diharapkan APIP mampu melindungi ASN dan memberikan pembinaan kepada ASN sehingga tidak pidana korupsi yang melibatkan ASN dapat diminimalisir. (Ferdi)

Dibaca: 27 kali

Related News