Walikota Blitar Hadiri Knowledge Sharing Perencanaan DAK Bareng Bappenas

Sabtu, 16/04/2022 - 15:43
Walikota Blitar Santoso (tiga dari kiri) Saat Hadiri Knowledge Sharing DAK Bersama Bupati Blitar Rini Syarifah Beserta Jajarannya dan Tim dari Bappenas (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)
Walikota Blitar Santoso (tiga dari kiri) Saat Hadiri Knowledge Sharing DAK Bersama Bupati Blitar Rini Syarifah Beserta Jajarannya dan Tim dari Bappenas (foto : Faisal NR / Klikwarta.com)

Klikwarta.com, Blitar - Walikota Blitar Santoso dijadwalkan menghadiri Knowledge Sharing Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Sabtu (16/4/2022).

Walikota Santoso mengungkapkan, Knowledge Sharing Perencanaan DAK ini merupakan pembahasan bagaimana membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan, baik antara pemerintah pusat dan sebaliknya. Ini menjadi penting setelah ada perubahan baru berkaitan regulasi transfer keuangan daerah seperti DAK.

Pada pertemuan pembahasan Knowledge Sharing itu, lanjut Santoso, turut dilakukan pembahasan materi sistem transfer keuangan kepada pemerintah daerah. 

Santoso bersama Bupati Blitar Rini Syarifah yang juga mengikuti acara ini sempat memberikan respon yang relatif sama atas lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Pada intinya adalah bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pelaksanaan anggaran negara berjalan sesuai peraturan yang ada. Sehingga adanya pemahaman dari Bappenas ini kita menerima pemahaman dan pedoman bagaimana menyikapi seluruh skema anggaran yang dilaksanakan," jelasnya.

Ia menggarisbawahi juga amanat UU HKPD ini nantinya ialah penciptaan keselarasan sinergi belanja pusat dan daerah sehingga menimbulkan keselarasan output maupun outcone dari pusat dan daerah.

Kemudian, daerah bisa fokus mencapai target output dengan adanya sinergi DAK Fisik, DAK Non Fisik, hibah daerah, Dekon atau DP serta pendanaan lain dari pinjaman hibah luar negeri dan penghapusan kewajiban dana pendamping

"Sehingga ini nanti akan menimbulkan efisiensi belanja daerah dan fokus pada belanja utama lainnya," tukasnya.

 

(Pewarta : Faisal NR)

Related News