Sebagian Sembako BPNT Tak Layak Konsumsi, LSM Gempar Minta Dirjen PFM Turun Tangan

Sabtu, 04/04/2020 - 01:37
Hasil temuan LSM Gempar

Hasil temuan LSM Gempar

Bara Bara, Klikwarta.com - Aktivis Gerakan Memperjuangkan Amanat Rakyat (Gempar) meminta Kementerian Sosial RI c/q Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Pedesaan kiranya untuk turun ke Kabupaten Batu Bara dalam menyikapi kualitas sembako program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pasalnya, hasil penelusuran Aktivis LSM Gempar dilapangan, kualitas sebagian sembako BPNT kurang layak untuk konsumsi.

Dikatakan Aktivis LSM Gempar, Darman, saat menelusuri dilapangan persisnya E-Warung di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, ditemukan ada beberapa jenis komoditas pangan seperti tempe, telur dan terong sebagian kurang layak konsumsi.

Terkait hal ini, Aktivis LSM Gempar, Darman juga meminta agar Kemensos mencabut SK Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) di Wilayah Kerja Kabupaten Batu Bara. Pasalnya, menurut Darman Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) di Wilayah Kerja Kabupaten Batu Bara diduga tidak memahami Tugas dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Koordinator.

"Jangan masyarakat diberikan dengan bantuan pangan busuk. Seharusnya bantuan yang menunjang pemenuhan gizi bagi masyarakat", ungkap Darman, Jumat  (03/04/2020) kepada sejumlah Wartawan di Warung Wapres Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

o

Lanjut Darman, Seyogyanya Korteks melakukan koordinasi sewaktu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi 'by name by addres' Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Penerima Bantuan Sosial Beras sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga, diduga tidak ada data yang valid mengenai jumlah KPM di Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, Korteks di Wilayah Kerja Kabupaten Batu Bara dinilai tidak mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Menurut Darman, pantauan dilapangan, bantuan KPM pada bulan Maret bahkan sampai di bulan April terlambat, disinyalir banyak yang belum tersalur.

"Diduga ada surat penundaan dalam perealisasian Penyaluran Bantuan, kita cari dan ungkap itu", tutur Darman.

(Pewarta : Muhamad Yusuf)

ouu

Berita Terkait