Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
Klikwarta.com, Surakarta – Ahmad Luthfi mendorong penguatan kemandirian fiskal dalam penyusunan target pendapatan daerah tahun 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menyusun strategi yang lebih presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Surakarta, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan DPRD, kepala OPD, direksi BUMD dan BLUD, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa penyusunan target pendapatan tidak boleh lagi bersifat normatif. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun perencanaan berbasis potensi riil yang mampu menopang arah pembangunan sesuai dokumen RPJMD.
“Pendapatan tidak boleh stagnan, harus terus dikejar agar target RPJMD tercapai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan secara integral dan holistik, terutama di tengah tren penurunan transfer daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, program yang berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi prioritas, sementara kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan perlu dievaluasi dan dikurangi.
Langkah tersebut menjadi dasar evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, penghitungan potensi, hingga strategi pencapaian pendapatan daerah.
Selain itu, Gubernur mendorong perubahan pola kerja dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pendekatan administratif dinilai perlu bergeser menjadi berbasis hasil, dengan dukungan pemetaan potensi serta penanganan tunggakan pajak secara konkret.
Sejumlah strategi optimalisasi pendapatan yang dibahas dalam rakor meliputi penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan PAD, pengamanan tunggakan pajak, serta monitoring aset daerah.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan retribusi oleh OPD, serta penguatan tata kelola BUMD dan BLUD melalui prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja juga menjadi fokus pembahasan.
Upaya penguatan tata kelola pemerintahan turut diarahkan melalui inovasi berkelanjutan, percepatan digitalisasi layanan publik, penegakan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan dukungannya terhadap postur pendapatan yang tengah disusun pemerintah daerah. Ia berharap sinergi antara DPRD, OPD penghasil, BUMD, dan BLUD mampu melahirkan terobosan baru dalam memperluas sumber pendapatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa rakor ini menjadi momentum sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun proyeksi pendapatan 2027 secara lebih akurat.
“Kami berharap target 2027 dapat disusun lebih presisi dan benar-benar tercapai, sehingga tidak meninggalkan beban pada tahun berikutnya,” ujar Sumarno.
(Kontributor: Widyo)
