Rohidin Mersyah : Kritik Harus Disertai Data yang Akurat

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat hadir dalam acara Orasi Kebangsaan 2019 KAHMI Bengkulu
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat hadir dalam acara Orasi Kebangsaan 2019 KAHMI Bengkulu

Klikwarta.com - Orasi Kebangsaan mengangkat tema "Penguatan Civil Society dalam Demokrasi Modern Sebagai Upaya Membangun Peradaban Indonesia Masa Depan" digelar MW Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bengkulu lintas generasi di Balai Semarak Bengkulu, Jumat malam (11/01/2019).

B

Kegiatan ini merupakan sarana reuni antar HMI cabang Bengkulu dan sama-sama mempererat silaturahmi HMI dari Bengkulu maupun luar Bengkulu.

Diungkapkan Ketua Presidium KAHMI Bengkulu M. Prihatno, bahwa peran HMI dalam menjaga stabilitas persatuan dan mengawasi sistem birokrasi ditunjang melalui kritik intern yang wajib disampaikan kepada pemerintah. "Bahwasannya, peran kami dalam menjaga tatanan birokrasi itu tetap seimbang, ya dengan bersedianya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dikritisi. Karena dasarnya dengan kritiklah sebuah tatanan birokrasi bisa tersentuh", ujarnya kala memberikan pengantar orasi kebangsaan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun menanggapi, pemerintah sangat butuh kritik yang bersifat membangun tanpa melemahkan dan disertai data yang akurat. Dalam hal ini, ia menekankan pada sisi positifnya sebuah kritik dipengaruhi dari sudut pandang mana orang mengkritik.

"Kritik sangat diharapkan dan akan bersifat membangun apabila data dan informasinya akurat, bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan berdasarkan iklim demokrasi yang kritis dan dibutuhkan", tegasnya.

Dalam artian, Gubernur sendiri tidak ingin kritik dibenarkan sebagai sarana melemahkan sebuah tatanan birokrasi yang justru mengedepankan sisi positifnya pembangunan.

"Nilai orasi dan penyampaian kritik harus berdasarkan persepsi yang masyarakat inginkan. Semangat kritik adalah seperti halnya ketika kita menyerukan kemerdekaan, menggelegar dan penuh spirit kebangsaan. Artinya, dengan semangat nasionalisme dan berbangsa ini, kita justru sedang melanjutkan perjuangan nasionalisme yang terdahulu", kata Rohidin.

Rohidin juga menambahkan, iklim demokrasi juga akan bersifat positif apabila Civil Society-nya baik, didorong oleh masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. 

"Jika tatanan birokrasinya baik, lalu ditunjang oleh civil society dan penguatan ekonominya maju, maka akan selaraslah pemikiran masyarakat dan pemerintah menuju demokrasi modern seperti saat ini", pungkasnya.

Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 sekaligus Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. H. Hamdam Zoelva, juga menegaskan hal tersebut.

"Keindonesiaan dan keislaman sangat melekat. HMI dirasa bertanggungjawab atas nawacita atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. HMI ada dimana-mana, ada di civil society, ada di politik, ada di birokrasi pemerintah. Artinya ada banyak sumber daya HMI dalam pembangunan dan sistem birokrasi serta bisa mengendalikan kestabilan tersebut", ujarnya.

(Bisri) 

B
Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Dr. H. Hamdan Zoelva

 

Dibaca: 58 kali
Visit Bengkulu 2020

 

Destinasi Wisata Kepahiang

Related News