Truk Batubara Lewat Jalan Umum, TaLiHi Gugat Gubernur Jambi

Jumat, 21/02/2020 - 15:22
Truk pengangkut batu bara di Jambi
Truk pengangkut batu bara di Jambi

Klikwarta.com, Jambi – Terkait maraknya angkutan batu bara yang melintas di jalan umum, baik itu jalan provinsi maupun jalan nasional di Provinsi Jambi digugat Tataruang Lingkungan Hidup (TaLiHi).

Setelah sebelumnya menggugat Embung Pauh terkait Izin Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun dan dikabulkannya gugatan tersebut. Kini giliran Gubernur Provinsi Jambi digugat bersama Perusahaan Batu Bara PT Karya Bumi Bratama (KBB), PT Caritas Energi Indonesia (CEI) dan turut tergugat Dinas Perhubungan Kabupaten Surolangun.

Sopyan Abusro Sip, Ketua TaLiHi Kabupaten Sarolangun dalam gugatan itu didampingi tiga kuasa hukumnya yakni, Andrian Evendi SH, Pernando Donalko SH dan Agus Parabuansah SH.

i

Atas gugatan tersebut, PN Sarolangun mengelar sidang mediasi yang dipimpin Hakim Irse, SH, MH dihadiri para tergugat yakni, Gubernur Jambi yang diwakil kuasa hukumnya, PT KBB diwakili kuasa hukum, PT CEI diwakili kuasa hukum, turut tergugat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun diwakili kuasa hukum dan dihadiri penggugat (Prensipal) penggugat Sopyan Abusro Sip dan didampingi kuasa hukum, Kamis pagi (20/2/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam mediasi yang dipimpin Hakim Irse, SH, MH, menempuh jalan buntu bahwa dari pihak Prinsipal Sopyan Abusro Sip beserta kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya dengan gugatan yaitu “hentikan aktifitas angkutan Batubata menempuh jalan umum dan sampai ketersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara”.

Karena upaya mediasi menempuh jalan buntu, maka sidang dilanjutkan pada Kamis pekan depan (27/2/2020) dengan agenda lanjut ke pokok perkara pembuktian.

Dikatakan Sopyan Abusro saat sidang mediasi pihak kuasa hukum PT KBB, Bobi mengatakan "bahwa kami punya hak yang sama pengunaan jalan umum dikarenakan kami juga bayar pajak kepada Negara".

"Hal itu sangat kami sayangkan, karena kalau diumpamakan (analogi) "jikalau kita memberi seorang perempuan materi apakah dalam arti kata kita sudah sah dan halal untuk mengaulinya", tentulah tidak, tidak sesederhana itu, karena semuanya sudah ada aturannya, ikuti aturan maka semuanya menjadi legal", tegas Sopyan Abusro.

Ia pun menyebutkan terkait Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara sebagai berikut :

BAB III

PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN UMUM

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pengangkutan Batubara harus menggunakan jalan khusus atau jalur Sungai.

(2) Sementara jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tersedia, Kepala Daerah melakukan pembatasan penggunaan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu untuk angkutan Batubara sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Kepala Daerah sesuai kewenangannya dapat menghentikan kegiatan usaha pengangkutan Batubara dan pertambangan Batubara apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Badan usaha pertambangan Batubara yang tergabung dalam Asosiasi pertambangan Batubara, perusahaan Batubara, perseorangan atau pihak lain yang akan melakukan kegiatan pertambangan Batubara, “WAJIB” membuat jalan khusus untuk angkutan Batubara.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Bagian Kedua Pengelompokan Jalan

Pasal 6

(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi
barang dan jasa yang dibutuhkan.

(Pewarta : Andre)

Related News

Loading...

pers

loading...