Menyongsong APBN 2019 dan Evaluasi Realisasi APBN 2018 Lingkup Kabupaten Mukomuko

Penyerahan DIPA oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati Mukomuko kepada Satuan Kerja didampingi oleh Kepala KPPN Mukomuko
Penyerahan DIPA oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati Mukomuko kepada Satuan Kerja didampingi oleh Kepala KPPN Mukomuko

Klikwarta.com, Mukomuko - Pada tanggal 20 Desember 2018 telah diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan untuk Satuan Kerja APBN di Kabupaten Mukomuko.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti penyerahan DIPA pada Kementerian Negara/Lembaga di Istana Negara pada tanggal 11 Desember 2018 dan Penyerahan DIPA lingkup Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2018.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Dalam DIPA petikan Satuan Kerja memuat semua perencanaan satuan kerja yang diuraikan mulai dari bagian anggaran, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, subkegiatan, jenis belanja dan pagu anggaran masing-masing akun belanja, serta akun pendapatan.

Setiap pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan DIPA yang telah disahkan. Pencairan dana DIPA dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-Daerah).

Untuk tahun anggaran 2019, total DIPA yang dikelola oleh KPPN Mukomuko adalah Rp.355.761.618.000,- yang terdiri dari DIPA satuan kerja Pemerintah Pusat Rp.128.237.309.000,- dan dana transfer berupa DAK Fisik dan Dana Desa untuk Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan rincian DAK Fisik Rp. 103,391,744,000,-  dan Dana Desa Rp.124,132,565,000,-

Satuan kerja Pemerintah Pusat mitra kerja KPPN Mukomuko untuk tahun 2019 terdiri dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga seperti Kepolisian RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan RI, serta Mahkamah Agung RI.

Total pagu DIPA tahun 2019 mengalami kenaikan dari pagu DIPA tahun sebelumnya sebesar 22,39%.

Tahun Anggaran 2018, KPPN Mukomuko mengelola dana sebesar Rp 290.669.616.000,-  Sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran 2018,  realisasi belanja mencapai 98,32% tersalur sebanyak Rp.285.774.555.687,- dengan rincian:

Belanja Pegawai sebesar Rp 60.634.442.996,- (21,22%) ;
Belanja Barang sebesar Rp 55.140.483.418,- (19,30%);
Belanja Modal sebesar Rp 12.770.694.495,- (4,47%) ;
Belanja Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 50.684.885.781 (17,74%) ;
Belanja Dana Desa sebesar Rp 157.228.934.781,- (37,28%) .

B
Grafik Realisasi Anggaran Triwulanan Terhadap Pagu Anggaran Tahun 2018

Target realisasi tahun 2018 ditentukan pada triwulan I sebesar 15% , triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 90%. Realisasi anggaran 2018 triwulan I masih dibawah target yang ditetapkan, sedangkan untuk triwulan II, III dan IV telah melampui target.
Realisasi tahun 2018 telah melampui target nasional sebesar 90%, hal ini merupakan bukti bahwa kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan perencanaan yang disusun di awal tahun.

Demikian halnya dengan penyaluran dana perimbangan berupa DAK Fisik dan Dana Desa untuk Kabupaten Mukomuko, yang mencapai 99,10% dari pagu.

Namun demikian, capaian realisasi di triwulan awal yang masih dibawah target menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan di awal tahun masih kurang, dan  baru bergerak mulai triwulan II.

Diharapkan untuk tahun 2019 satuan kerja Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Kabupaten Mukomuko dapat mempertahankan capaian realisasi APBN yang dikelolanya, dan selalu memantau pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran berarti menjaga pelaksanaan anggaran yang konsisten dengan perencanaan dalam DIPA yang telah ditetapkan, mengikuti ketentuan terkait mekanisme pencairan dana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan menghindarkan dari terjadinya kesalahan baik administrasi dalam pencairan dana maupun teknis dalam pelaksanaan anggaran. (Yessy Silvia Maharini)

Related News